Soal & Jawaban PAS Semester 1 Kelas 10 PPKn 2021/2022

Soal PAS/UAS Mapel PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 - Semester Gasal Tahun Pelajaran 2021/2022 sebentar lagi akan berakhir, untuk itu warga Satuan Pendidikan akan melaksanakan evaluasi terakhir untuk Peserta Didik yaitu melaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal, atau Ulangan Akhir Semester (UAS) Gasal.

Untuk itu, Sinau-Thewe.com akan membagikan 50 Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 Beserta Jawaban. Soal ini bisa dijadikan referensi belajar tambahan bagi Peserta Didik kelas 10 yang akan menambah wawasan / pengetahuan tentang mata pelajaran PPKn. Serta bisa digunakan oleh Bapak / Ibu guru dalam menyusun Soal dan Kunci PAS Kelas 10 PPKn.

Naskah Soal & Jawaban PASPPKn Kelas 10

1. Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan melainkan dalam pengertian pembagian kekuasaan antara eksekutif,legislatif dan yudikatif, disebabkan...

a. Di Indonesia mengutamakan prinsip saling mengawasi antar lembaga

b. Di Indonesia lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan antar lembaga

c. Ketiga lembaga kekuasaan terdapat hubungan yang bersifat kerjasama

d. Kekuasaan eksekutif harus tunduk pada kekuasaan legislatif

e. Ketiga macam kekuasaan itu berada dalam pengawasan MPR

2. Sistem pembagian kekuasaan Trias Politika merupakan ajaran dari...

a. John Lokce

b. Montesqueieu

c. Abraham Lincoln

d. F.D Rosevelt

e. Aristoteles

3. Lembaga dalam pemerintahan Indonesia yang merupakan pembantu Presiden adalah Menteri Negara, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, hal ini terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal...

a. 17 Ayat (1)

b. 17 Ayat (2)

c. 17 Ayat (3)

d. 17 Ayat (4)

e. 17 Ayat (5)

4. Kekuasaan Presiden di bidang Yudikatif, antar lain hak memberikan Grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolosi. Tindakan presiden dalam mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim dengan cara mengembalika nama baiknya, disebut...

a. Grasi

b. Amnesti

c. Rehabilitasi

d. Abolisi

e. Repudiasi

5 Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan dengan jelas disebutkan dalam UUD Negara RI 1945, dibawah ini yang kekuasaan presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah...

a. Mengangkat dan memberhentikan para Menteri

b. Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain

c. Memberikan tanda jasa dan lain-lain tanda

d. Sebagai Panglima Tertinggi Ankatan Darat, laut dan Udara

e. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

6. Berikut yang bukan pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh adalah...

a. Sila-sila Pancasila saling berkaitan

b. Sila yang satu tidak lebih menonjol peranannya dibanding sila yang lain

c. Masing-masing sila boleh terlepas dari sila yang lain

d. Pancasila harus dilaksanakan dan diamanlkan secara bulat dan utuh

e. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berfungsi sebagai petunjuk dalam...

a. Kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara

b. Menjalankan semua aktifitas kehidupan ritual keagamaan

c. Melaksanakan setiap kegiatan sosial politik kemasyarakatan

d. Menata kehidupan pribadi setiap warga negara

e. Menyelenggarakan tata kehidupan pemerintahan negara.

8. Berikut yang bukan termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...

a. Menghormati HAM

b. Menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan bersih dan berwibawa

c. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi

d. Mengembangkan sikap hidup bergotong royong

e. Tidak mengikuti upacara bendera dengan khidmat

9. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan salah satu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu kekuasaan...

a. Konstitutif

b. Eksekutif

c. Legislaif

d. Fiskal

e. Eksaminatif

10. Wilayah laut yang lebarnya 12 mil menjadi kedaulatan penuh suatu negara adalah...

a. Laut teritorial

b. Zona bersebelahan

c. Zona ekonomi eksklusif

d. Landas kontinen

e. Landas benua

11. Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif suatu negara jauhnya adalah...

a. 12 mil

b. 24 mil

c. 120 mil

d. 200 mil

e. 220 mil

12. Wilayah perairaan suatu negara yang tidak boleh dimasuki kapal/perahu dari negara lain tanpa ijin, adalah...

a. ZEE

b. Landas Kontinen

c. Laut Teritorial

d. Laut pedalaman

e. Laut lepas

13. Ada 2 status kewarganegaraan seseorang, yaitu Apatride dan Bipatride. Pengertian dari Apatride adalah...

a. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan

b. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan

c. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda

d. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari dua.

e. Seseorang yang lahir di negara yang tidak memberi kewarganegaraan.

14. Alyando adalah seorang keturunan bangsa Portugis (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius Soli). Dalam kasus ini berlaku asas kewarganegaraan...

a. Multipatride

b. Apatride

c. Bipatride

d. Ius Soli

e. Ius Sanguinis

15. Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Naturalisasi terdiri dari 2, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

Naturalisasi istimewa dapat diberikan bagi warga negara asing atas jasanya kepada Indonesia oleh...

a. Presiden dengan persetujuan DPR

b. Presiden dengan persetujuan MPR

c. Presiden dengan persetujuan MA

d. Kejaksaan Agung

e. Mahkamah Agung

16. Penduduk dan bukan penduduk merupakan 2 hal yang berbeda. Berikut yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah...

a. Hak

b. Kewajiban

c. Aturan Hukum

d. Domisili

e. Hak dan kewajiban

17. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah.

a. UU No.11 Tahun 2006

b. UU No.12 Tahun 2006

c. UU No.17 Tahun 2006

d. UU No.20 Tahun 2006

e. UU No.22 Tahun 2006

18. Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut oleh negara Indonesia disebut sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) yang terdiri dari 3 komponen yaitu komponen utama,cadangan dan pendukung. Yang tidak termasuk dalam komponen utama sishankamrata adalah...

a. TNI Angkatan Darat

b. TNI Angkatan Laut

c. TNI Angkatan Udara

d. Kepolisian

e. Hansip

19. Memeluk agama yang diyakininya merupakan hak asasi manusia. Kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal...

a. 25 A

b. 26 ayat 2

c. 27 ayat 2

d. 28 E ayat 1

e. 29 ayat 1

20. Pasal 30 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak da wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Berikut yang bukan menjadi alasan pentingnya usaha pembelaan negara adalah...

a. Merupakan panggilan sejarah

b. Menjaga keutuhan wilayah negara

c. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman

d. Perwujudan kewajiban setiap warga negara

e. Menjaga pemerintahan yang berkuasa

21. Yang bukan tergolong sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut...

a. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN

b. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional

c. Mengembangkan prinsip toleransi,bekerjasama dalam setiap perikehidupan

d. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa

e. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa.

22. Struktur politik terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Berikut yang tidak termasuk infrastruktur politik adalah...

a. Kelompok penekan

b. Kelompok kepentingan

c. Partai politik

d. Lembaga-lembaga negara

e. Media komunikasi politik

23. Disajikan data di bawah ini...

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah...

a. 1,2,3 dan 4

b. 1,3,4 dan 5

c. 1,3,5 dan 6

d. 2,3,5 dan 6

e. 3,4,5 dan 6

24. Dalam kegiatan kampanye, partai politik hendaknya dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan demikian, partai politik telah menjalankan fungsinya sebagai...

a. Alat pengatur politik

b. Rekrutmen politik

c. Sarana pendidikan politik bagi masyarakat

d. Menyosialisasikan program partai politik yang bersangkutan

e. Sarana memperoleh suara dalam pemilu

25. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Dari opsion dibawah ini yang tidak termasuk tugas dan wewenang MPR adalah...

a. Mengubah dan menetapkan UUD

b. Melantik Presiden dan/atau wakil presiden

c. Memilih wakil presiden dari calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden

d. Membahas rancangan undang-undang bersama presiden

e. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

26. Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kekuasaan Presiden meliputi kepala negara, kepala pemerintahan dan kekuasaan legislatif. .Salah satunya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal ini termasuk kekuasaan...

a. Legislatif

b. Eksekutif

c. Yudikatif

d. Federatif

e. Eksaminatif

27. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, merupakan bunyi...

a. Pasal 1 ayat 1

b. Pasal 1 ayat 2

c. Pasal 2 ayat 1

d. Pasal 2 ayat 2

e. Pasal 2 ayat 3

28. Kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dalam pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama, adalah...

a. Partisipasi aktif

b. Partisipasi pasif

c. Partisipasi konvensional

d. Partisipasi nonkonvensional

e. Sikap Apatis

29. Sistem politik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat adalah menganut ajaran...

a. Liberalisme

b. Kapitalisme

c. Sosialisme

d. Komunisme

e. Demokrasi pancasila

30. Berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI tahun 1945, DPR mempunyai 3 fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang dimaksud fungsi legislasi adalah...

a. Membentuk Undang-Undang Dasar

b. Membentuk Undang-Undang

c. Menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

d. Menetapkan Undang-Undang

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan APBN

31. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat kasasi adalah...

a. Pengadilan negeri

b. Pengadilan Tinggi

c. Mahkamah Agung

d. Mahkamah Konstitusi

e. Komisi Yudisial

32. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan, yang disebut hak...

a. Interpelasi

b. Angket

c. Pengawasan

d. Menyatakan pendapat

e. Hak Asasi

33. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik indonesia, disebut...

a. Sentralisasi

b. Desentralisasi

c. Dekonsentrasi

d. Desentralisasi politik

e. Otonomi luas

34. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang...

a. Menguntungkan pejabat daerah

b. Menghasilkan keuntungan

c. Membantu pejabat di daerah

d. Sesuai aspirasi masyarakat di daerah

e. Meringankan pemerintah pusat

35. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pengalihan pembagian tugas dan wewenang dari...

a. Daerah ke daerah lain

b. Daerah kembali ke pusat

c. Kabupaten ke provinsi

d. Daerah-derah bagian wilayah

e. Pusat kepada daerah

36. Berikut yang bukan dampak negatif dari otonomi daerah, adalah...

a. Terjadi konflik antardaerah

b. Kesejahteraan masyarakat meningkat

c. Semakin tingginya kriminalitas

d. Meningkatnya KKN di daerah

e. Meningkatnya sifat sukuisme

37. Salah satu lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah...

a. Mahkamag Agung

b. Dewan perwakilan Rakyat

c. Komisi Yudisial

d. Badan Pemeriksa Keuangan

e. Komisi pemberantasan korupsi

38. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula.Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah...

a. Mahkamah Agung

b. Dewan Perwankilan Rakyat

c. Dewan Pertimbangan Agung

d. Dewan Perwakilan Daerah

e. Badan Pengawas Keuangan

39. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang terdiri atas wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih langsung oleh...

a. MPR

b. Presiden

c. DPR

d. Rakyat

e. Golongan

40. Pasal 6 ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih...

a. MPR

b. DPR

c. MA

d. Langsung oleh rakyat

e. Langsung oleh ormas

Bagi Bapak / Ibu / Adik-Adik yang menginginkan soal diatas, silahkan unduh pada tautan berikut :

Sinau-Thewe.com juga menyediakan soal lainnya, klik tautan berikut :

Demikian informasi tentang Soal & Jawaban PAS Semester 1 Kelas 10 PPKn 2021/2022 yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.