Rangkuman PPKn Kelas 10 BAB 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Rangkuman Materi PPKn Kelas 10 BAB 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Rangkuman / ringkasan materi BAB 1 Mata Pelajaran PPKn Kelas 10 ini diambil dari E-Modul PPKn Kelas 10 Revisi 2020.

Didalam BAB 1 PPKn Kelas 10 ini dijelaskan pokok pembahasan yang terdiri dari :

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan.

Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat.

Bentuk Pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan Monarki (Kerajaan). Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.

Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut:

Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
Mewujudkan rasa keadilan sosial
Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Macam-Macam Kekuasaan Negara :

1. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.
Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

2. Sedangkan menurut Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia :

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1) Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu.

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang- undang dan penyelenggraan pemerintahan negara.
Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan eksaminatif / inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

2) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganpemerintahpusat, yaitu kewenangan yangberkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

B. Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian

1) Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

2) Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Demikian informasi tentang Rangkuman PPKn Kelas 10 BAB 1 Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.