9 Pokok Kebijakan Rancangan Juknis BOS 2021

Juknis BOS 2021 - Terdapat 9 Pokok Kebijakan pada Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021 antara lain Tujuan BOS, Syarat dan Kriteria Penerima BOS, Penetapan Sekolah Penerima, Satuan Biaya BOS, Penggunaan Dana BOS, Pelaporan, Pengembalian Dana, Sisa Dana dan Sanksi. Berikut rinciannya :

A. Tujuan BOS

Membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya.
Mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan.
Meningkatkan mutu pembelajaran.

B. Syarat dan Kriteria Penerima BOS

Catatan :

1. dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.

Baca Juga : 18.243 Rekening Belum Berhasil Verifikasi BOS Per Tanggal 24 Januari 2021.

2. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.

C. Penetapan Sekolah Penerima

Jika berdasarkan Permendikbud No 19/2020, Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Tetapi berdasarkan RPM Juknis BOS 2021, Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

D. Satuan Biaya BOS

Berdasarkan Permendikbud No 19/2020, Satuan Biaya BOS Reguler adalah sebagai berikut :

Rp. 900.000,- /siswa SD/tahun
Rp. 1.100.000,- /siswa SMP/tahun
Rp. 1.500.000,- /siswa SMA/tahun
Rp. 1.600.000,- /siswa SMK/tahun
Rp. 2.000.000,- /siswa SLB/tahun

Baca Juga : SKB 3 Menteri Tentang Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah Tahun 2021.

Tetapi berdasarkan RPM Juknis BOS 2021, Satuan biaya BOS Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri. Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

E. 12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler

Penerimaan Peserta Didik Baru
Pengembangan Perpustakaan
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
Administrasi Kegiatan Sekolah
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Langganan Daya dan Jasa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Penyediaan Alat Multimedia
Pembelajaran Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
Pembayaran Honor

F. Prinsip Penggunaan Dana BOS

Mendukung konsep “Merdeka Belajar” : Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR).
Bersifat tidak kaku dan mengikat : Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang dam tidak ditentukan persentase penggunaa.
Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah : Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi

G. Pelaporan, Pengembalian Dana dan Sanksi

Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:

Tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.
Tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnya
Tahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya

Baca Juga : Cara Verifikasi Rekening BOS Tahun 2021.

Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:

Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan
Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.

Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana BOS Reguler maka:

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara

H. Sisa Penggunaan Anggaran

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:

telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silahkan Unduh 9 Pokok Kebijakan Rancangan Juknis BOS 2021 pada tautan berikut :

Atau KLIK DISINI.

Demikian informasi tentang 9 Pokok Kebijakan Rancangan Juknis BOS 2021 yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.