Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPPK

Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Keoegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, untuk memperjelas keputusan pengangkatan calon, usulan penetapan nomor induk, format perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, dan surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentan Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Memutuskan :

Menutapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Beberapa ketentuan yang diubah antara lain :

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

seleksi administrasi
seleksi kompetensi
wawancara.

2. Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan Instansi Pemerintah.

Ketentuan Pasa 20 ayaht (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural.

2. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

3. Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

b. Pengumuman paling kurang memuat : (1) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi. (2) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta dan Kartu Tanda Penduduk. (3) tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.

c. Pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menggunakan fasilitaas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN.

d. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi.

e. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib mencocokan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan kartu peserta seleksi yang bersangkutan.

f. Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi kompetnsi.

4. Dihapus

5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut :

a. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi.

b. Penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut : (1) Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah. (2) Dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah.

c. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.

e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menggunakan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Untuk Lebih Jelas dan Lengkapnya, Silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPPK Pada Tautan Berikut :

Demikian informasi tentang Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPPK yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.